1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/Henti.Sidik/50.b-4.1/II/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tertanggal 25 Februari 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti.Sidik/50.c4.1/II/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tertanggal 25 Februari 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan alasan daluwarsa yang digunakan Termohon dalam penghentian penyidikan a quo keliru dan tidak berdasar hukum;

5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan a quo;

6. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/229/VI/2022/SPKT/Polda Kalsel tanggal 22 Juni 2022;

7. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan/atau pemberitahuan perkembangan perkara kepada Para Pemohon secara patut, efektif, dan berkala sesuai ketentuan hukum acara pidana;

8. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau memberikan salinan hasil gelar perkara yang menjadi dasar penerbitan SP3 kepada Para Pemohon, sepanjang diperkenankan menurut hukum;

9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.